12 Agustus 2009 - 10:46 WIB
Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia, Jakarta – Ketertutupan sektor eskstraktif membuat kemungkinan penyalahgunaan yang koruptif pada industri tambang dan minyak menjadi besar. Hal ini semakin parah ketika tidak ada kebijakan terkait dana recovery yang jelas. Akibatnya, korupsi di sektor ekstraktif berdampak pada kerusakan ekologis yang tidak terhitung.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, sampai semester kedua 2007 terdapat kelebihan pembayaran cost recovery dari minyak senilai Rp 39,999 triliun. Hal itu berdampak pada berkurangnya penerimaan negara senilai Rp 34 triliun. ICW menghitung, terjadi kekurangan penerimaan negara dari minyak mentah selama 2000-2007 senilai Rp 194,095 triliun. Selama 2000-2008 terjadi kekurangan penerimaan negara dari gas senilai Rp 74,595 triliun.

“Industri ekstraktif ini sangat korup. Kecerobohan semua ini sangat terdesain,” kata Sely Martini, Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Divisi Program Monitoring dan Evaluasi, menanggapi pementasan teater Ladang Perminus, adaptasi novel Ramadhan KH, di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Selasa (12/8) dan Rabu (13/8) malam.

ICW menengarai Pertamina belum menyetorkan penerimaan negara dari pendapatan pajak pertambahan nilai (PPN) BBM bersubsidi tahun 2006-2007 sebesar Rp 15,975 triliun. Hal ini kembali terjadi pada tahun 2008, di mana negara kehilangan pendapatan dari PPN BBM Rp 15,322 triliun. Penghitungan tersebut didasarkan hasil pemeriksaan BPK dan laporan keuangan pemerintah pusat. “Untuk itulah, kampanye melalui pertunjukan teater ini difokuskan pada kalangan remaja. Karena koruptor juga terus menurun ke generasi berikutnya,” kata Sely di Jakarta, Selasa (11/8).

Hal senada dilontarkan Berry Nahdian Furqon, Direktur Eksekutif Walhi. Menurut dia, hubungan korupsi dan kerusakan lingkungan erat sekali. Kerusakan ekologi yang disebabkan industri ekstraktif sudah tidak bisa terhitung lagi. Sementara dana recovery sampai saat ini tidak jelas. “BP Migas tidak pernah menggunakan alat kontrol. Negara pun terus merugi.”

Berry menyebutkan salah satu contoh kerusakan lingkungan di Indramayu, Jawa Barat. Lebih dari 20 kilometer sepanjang garis pantai tercemar akibat praktik industri ekstraktif yang tidak memperhatikan lingkungan. ”Pentas teater Ladang Perminus sebenarnya mengangkat soal migas. Praktik korupsi membuat sektor migas tidak mempunyai standarisasi dan distribusi menjadi tidak adil,” katanya. (E4)


Sumber: http://www.vhrmedia.com/Korupsi-Industri-Ekstraktif-Rusak-Lingkungan-berita2010.html